Revitalisasi Sekolah Dorong Ekonomi Lokal Melalui Swakelola

BALUNG, Radar Jember - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah gencar memoles tampilan gedung sekolah melalui program revitalisasi sekolah.

​Ada hal menarik dalam pola revitalisasi sekolah yang digagas oleh kementerian di bawah kepemimpinan Prof. Abdul Mu'ti, ini. Alih-alih menggunakan kontraktor besar, pemerintah memilih sistem swakelola yang dilakukan langsung oleh masing-masing sekolah.

Pola ini diterapkan secara luas, termasuk pada proyek revitalisasi di Kabupaten Jember yang baru saja diresmikan.

Di sela-sela kunjungannya ke SMP Negeri 1 Balung, Jember, (21/2/2026) Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti mengutarakan bahwa sistem swakelola ini didasarkan pada riset mendalam.

Menurut dia, pembangunan sekolah melalui skema swakelola ini bisa menjadi katalisator ekonomi di tingkat akar rumput.

Dengan menyerahkan mandat kepada pihak sekolah, tanggung jawab dan kualitas bangunan dapat dipantau langsung oleh warga sekolah dan masyarakat setempat.

"Sistemnya akan swakelola, diselenggarakan oleh masing-masing sekolah," katanya, dalam kesempatan itu.

​Lebih jauh, Mu'ti menjelaskan bahwa revitalisasi bukan sekadar urusan semen dan batu bata.

Menurutnya, ada efek domino positif yang dihasilkan, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran uang di pasar lokal. Masyarakat sekitar sekolah tidak lagi menjadi penonton, tapi pelaku aktif pembangunan.

​Selain itu, kebutuhan material seperti pasir, semen, hingga kayu, diyakininya dibeli dari toko-toko bangunan yang berada di wilayah sekitar sekolah tersebut.

Hal ini memastikan bahwa anggaran pendidikan juga menyuntikkan napas baru bagi pelaku usaha kecil di daerah.

"Karena itu ternyata menurut penelitian kami punya manfaat tidak hanya perbaikan gedung, tapi juga bisa menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi di daerah," beber Abdul Mu'ti.

​Bupati Jember Muhammad Fawait yang mendampingi kunjungan tersebut turut melihat potensi besar ini sebagai upaya pengentasan pengangguran musiman di wilayah kecamatan.

Dengan sistem swakelola, rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah akan meningkat karena mereka sendiri yang membangunnya.

​Kementerian saat ini sedang melakukan verifikasi validasi (verval) bagi pendaftar online tahun 2026 untuk memastikan sekolah benar-benar siap menjalankan sistem swakelola ini. Kesiapan manajemen sekolah menjadi prasyarat mutlak agar dana yang dikelola secara mandiri tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

​Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pendidikan dapat berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi kerakyatan.