Negosiasi Pedoman Laut China Selatan dengan ASEAN Masuki Tahap Krusial

Kutipan News - Laut China Selatan. (BeritaNasional/Koral)

BeritaNasional.com - Pemerintah China menyebut bahwa proses negosiasi dalam menemukan titik temu soal Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/CoC) Laut China Selatan dengan negara-negara ASEAN tengah memasuki masa krusial.

"Dengan terus melaksanakan secara efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC), perundingan mengenai Pedoman Tata Perilaku di Laut China Selatan kini memasuki tahap krusial. Semua pihak berharap dapat menyelesaikan perundingan pada tahun ini," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi menjawab pertanyaan Antara dalam konferensi pers soal "Kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China" di Beijing, China, Minggu (8/3/2026).

BACA JUGA

Jepang-Filipina Bahas Pakta Intelijen di Tengah Aktivitas Militer China di Kawasan Di Tengah Ketegangan Laut China Selatan, Negara ASEAN Terbuka Adopsi Kerja Sama Maritim

China menyampaikan, sejumlah pulau karang di Laut China Selatan seperti, Spratlys (Nansha), Paracel (Xisha), Pratas (Dongsha), Macclesfield Bank (Zhongsha) merupakan bagian dari yurdiksinya tapi negara-negara ASEAN seperti, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Filipina juga mengklaim wilayah tersebut.

Guna menyelesaikan sengketa Laut China Selatan, pada 2002, ASEAN dan China sudah menandatangani Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct/DoC) yang berisi komitmen untuk "meningkatkan kondisi yang menguntungkan bagi solusi damai dan berkelanjutan atas perbedaan dan perselisihan di antara negara-negara terkait".

Namun, untuk mencapai kesepakatan dalam kerangka CoC yang mengikat masih belum ditemukan titik temu.

Sebagai pihak yang paling sering mengalami konflik langsung dengan Penjaga Pantai China di Laut China Selatan, Filipina yang pada 2026 menjabat sebagai Ketua ASEAN menjadikan percepatan penyelesaian CoC Laut China Selatan sebagai agenda prioritas.

"Untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di Laut China Selatan, masih diperlukan jaminan kelembagaan yang kuat. China punya keyakinan dan tekad untuk bersama semua pihak menyingkirkan gangguan, mencari titik persamaan sambil mengelola perbedaan," ungkap Wang Yi.

Wang Yi pun mengaku bahwa China ingin secepat mungkin mencapai konsensus.

"Tujuannya adalah agar dapat memberikan 'aturan emas' yang benar-benar efektif bagi pengelolaan perbedaan, meningkatkan rasa saling percaya, dan promosi kerja sama antar semua pihak," ujar Wang Yi.

Wang Yi pun menyebut, Laut China Selatan saat ini adalah perairan lalu lintas angkutan barang paling sibuk tapi sekaligus paling aman dan punya kebebasan navigasi paling terjamin di dunia.

"Selama satu tahun terakhir, kerja sama di Laut China Selatan tetap mempertahankan momentum yang baik. China melakukan pembahasan mendalam dengan Indonesia mengenai pengembangan bersama di laut, mengadakan dialog bilateral dengan Malaysia mengenai isu-isu maritim, dan menjalankan kerja sama dengan Vietnam dalam pembangunan perikanan berkelanjutan," jelasnya.

Wang Yi menambahkan, belum lama ini, Penjaga Pantai China juga berhasil menyelamatkan lebih dari 10 awak kapal Filipina yang mengalami bahaya di Laut China Selatan.

"Semua ini sepenuhnya menunjukkan bahwa perdamaian, kerja sama, dan persahabatan adalah narasi baru Laut China Selatan; tindakan menciptakan kekacauan tidak mendapat dukungan rakyat, dan upaya membuat persoalan dari hal yang semestinya seharusnya tidak terjadi lagi," ungkap Wang Yi.

Diketahui pada 2013, Filipina mengajukan gugatan arbitrase terhadap China ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda sehingga pada 2016, Mahkamah memutuskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil laut (370 kilometer) menjadi hak Filipina untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya, tapi kawasan itu beririsan dengan perairan yang diklaim China sebagai wilayahnya.

Putusan tersebut juga menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan, reklamasi pulau di perairan tersebut dimana mahkamah tidak memberi hak apa pun kepada pemerintah China.

Namun, China mengaku tidak pernah menerima putusan Mahkamah Arbitrase tersebut dengan menyatakan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional karena tidak menyertakan pandangan yang menyeluruh dari China dan juga melanggar DoC yang sudah disepakati sebelumnya.

Sumber: Antara

Editor: Kiswondari

TAG:

laut china selatan konflik laut china selatan negosiasi laut china selatan asean china filiphina

JANGAN TERLEWAT:

Soroti Perbedaan Pernyataan Status Siaga 1, DPR Minta TNI Perbaiki Komunikasi

BACA BERIKUTNYA:

Kemen PPPA Dukung Aturan Baru Menkomdigi, Perkuat Perlindungan Anak di...

Komentar:

BERITALAINNYA

Jepang-Filipina Bahas Pakta Intelijen di Tengah Aktivitas Militer China di Kawasan

Kamis, 28 Mei 2026

Di Tengah Ketegangan Laut China Selatan, Negara ASEAN Terbuka Adopsi Kerja Sama Maritim

Minggu, 01 Februari 2026

30 Juni Memperingati Hari Apa? Dari Asteroid Hingga Kemerdekaan Negara

Selasa, 30 Juni 2026

Jerman Alami Kebakaran Hutan Akibat Gelombang Panas

Senin, 29 Juni 2026

Keir Starmer Disebut Incar Posisi di NATO

Senin, 29 Juni 2026

Hentikan Permusuhan, AS-Iran Siap Bertemu di Qatar

Senin, 29 Juni 2026

BERITATERKINI

30 Juni Memperingati Hari Apa? Dari Asteroid Hingga Kemerdekaan Negara

DUNIA

46 menit yang lalu

Khofifah Pastikan Stok BBM Subsidi di Jatim Aman

EKBIS

1 jam yang lalu

Minat Investor Crypto RI Naik, Trading Tokenisasi Aset di PINTU Tumbuh 40 Persen

EKBIS

1 jam yang lalu

PLN Minta Warga Tak Tebang Pohon di Dekat Jaringan Listrik

EKBIS

2 jam yang lalu

Hasil Seleksi SMMPTN-Barat 2026 Diumumkan Besok

PENDIDIKAN

2 jam yang lalu