Program MBG Dinilai Rampok Daya Kritikal Publik Sebelum Anggaran Negara

Kutipan News - Perbesar

Foto: Media Wahyudi Askar/tangkapan layar

INAnews.co.id, Jakarta – Peneliti kebijakan publik Media Wahyudi Askar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah membuat masyarakat kehilangan daya kritis sebelum akhirnya uang negara benar-benar dikorupsi. Pernyataan itu disampaikan Wahyudi dalam wawancara bersama Bambang Widjajanto yang tayang di kanal YouTube pribadi Bambang, Senin (6/7/2026).

Mengajak Akademisi dan Rektor Bersuara soal Kebijakan Populis

Robi

5 jam

Menurut Wahyudi, publik perlu membedakan makna “memberi makan rakyat” oleh presiden dengan tindakan seorang dermawan memberi makan tetangganya. “Kalau dermawan memberi makan tetangganya itu duit dia, uang dia sendiri. Tapi presiden memberikan makan rakyat itu bukan uang presiden, ini uang rakyat,” kata Wahyudi.

Wahyudi, yang merupakan periset di lembaga Celios dan pernah menjadi konsultan di lembaga internasional termasuk Oxfam serta pengajar di UGM, mengatakan riset timnya soal MBG sudah dimulai sejak Juni 2024, tak lama setelah program itu diluncurkan pada Februari 2024. Setelah dua tahun berjalan, ia menilai kualitas implementasi program itu tidak membaik, bahkan cenderung memburuk.

Presiden Apresiasi Peran Polri di Sektor Ketahanan Pangan

Robi

2/07/2026

Ia menyoroti adanya dugaan muatan politik di balik program tersebut, termasuk kaitannya dengan Pemilu 2029. Wahyudi mengklaim timnya bahkan sempat menghitung potensi perolehan suara (voters) dari kebijakan MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam kajian akademik mereka.

“Sebelum merampok uang negara, rampok dulu rasionalitas masyarakat. Dan menurut saya mereka sudah berhasil melakukannya. Pikiran masyarakat itu sudah dirampok,” ujar Wahyudi.

Semakin Digembosi, Gerakan Mahasiswa Semakin Menyatu dan Berani

Robi

1/07/2026

Wahyudi juga menyinggung kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat MBG, meski hingga kini belum ada korban jiwa yang tercatat secara definitif akibat program tersebut. Ia membandingkannya dengan KDMP yang menurutnya telah menelan lima korban jiwa.

Ia menyebut hasil riset lembaganya sudah diserahkan ke sejumlah lembaga negara, termasuk Bappenas, namun belum membuahkan perubahan kebijakan. “Secara riset itu dibaca oleh banyak orang, ribuan orang yang share. Tapi secara kebijakan, riset kami itu gagal,” kata Wahyudi.

Buzzer Disebut Pakar sebagai “Ideological State Apparatus” Era Digital

Robi

26/06/2026

Media Wahyudi Askar Nalar Publik Peneliti Program MBG Rampok uang negara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *