Pemerintah Targetkan Bedah 15.000 Rumah di Kawasan Perbatasan

Kutipan News - RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan program perumahan menjadi strategi pemerintah dalam menunjukkan kehadiran negara, khususnya di perbatasan. Ia menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol nyata perhatian negara terhadap masyarakat.

“Bagaimana perumahan ini juga bisa menjadi cara menunjukkan bahwa negara kita itu hadir di daerah perbatasan-perbatasan. Bayangkan kalau nanti orang Malaysia melihat perbatasan itu rumahnya tidak layak huni banyak dan dengan sebaliknya tentu berbeda,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) itu saat konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta Pusat, Kamis, 23 April 2026.

Maruarar menyampaikan program bedah rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah selain pembangunan hunian baru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat rasa kebangsaan, termasuk di perbatasan.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menambahkan kondisi hunian di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian serius. “Jadi kita akan bayangkan 15.000 rumah itu di bedah tahun ini,” ucapnya.

Menurutnya, program bedah rumah ini juga akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari kebijakan nasional di sektor perumahan. Pemerintah menargetkan distribusi program lebih merata, termasuk di daerah yang selama ini belum tersentuh.

“Sekarang kita berbicara bedah rumah. Tahun lalu itu 45.000 rumah, seluruh Indonesia, tahun ini 400.000 rumah, naiknya luar biasa,” katanya.

Ia juga menegaskan pelaksanaan program akan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) agar tepat sasaran. Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Kepala BNPP menilai program bedah rumah di perbatasan merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan. Menurutnya, selama ini kawasan perbatasan belum banyak tersentuh program besar yang langsung dirasakan masyarakat.

“Selama ini jujur saja belum pernah ada program yang betul-betul real untuk daerah perbatasan. Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masalah perbatasan,” ucap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tito menambahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga penting untuk memperkuat rasa kebangsaan. Kawasan perbatasan dinilai memiliki peran strategis sebagai wilayah penyangga yang perlu diperkuat dari sisi sosial dan ekonomi.

“Kalau semua daerah perbatasan ini lebih sejahtera, lebih makmur, rakyatnya bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Maka insya Allah tentu ini akan menjadi buffer zone sistem pertahanan bangsa Indonesia dari infiltrasi asing,” ucapnya.

Pemerintah merencanakan melakukan program bedah rumah sebanyak 15.000 unit di kawasan perbatasan tahun ini. Program stimulan ini menyasar 17 provinsi yang mencakup 40 kabupaten dan kota di wilayah perbatasan.

Pemerintah menargetkan program ini dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat setelah proses verifikasi data selesai. Dengan demikian, manfaat program perumahan dapat segera dirasakan masyarakat hingga di wilayah perbatasan.