3,9 Juta Penerima Bansos Beralih ke Bantuan Usaha untuk Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa sebanyak 3,9 juta orang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pada 2025.

Gus Ipul mengatakan, 3,9 juta orang yang keluar sebagai penerima bansos itu dikarenakan adanya penyesuaian desil, graduasi, serta pemutakhiran data.

"Tahun lalu (3,9 juta keluar bansos). Ya nanti di pemberdayaan (supaya mandiri)," kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026).

Gus Ipul mencontohkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan uang Rp 5 juta yang digunakan untuk mengembangkan usaha.

"Misal diberi uang Rp 5 juta untuk apa? Membeli ayam petelur jumlahnya 25, lalu dipelihara, kemudian telurnya dijual bisa memperoleh lebih dari Rp 200.000 per bulan," kata dia.

Pemerintah Periksa Aktivitas Rekening 300.000 Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judol

Artikel Kompas.id

Karena pendapatannya lebih dari jumlah bantuan sosial, penerima tersebut sudah bisa dikatakan mandiri.

"Itu kan sudah lebih berdaya dia, sudah bisa mandiri, karena sudah bisa mendapatkan uang lebih dari bansos, ukuran paling sederhananya," tuturnya.

Oleh karena itu, Gus Ipul menuturkan bahwa pendapatan per bulan yang sudah lebih dari jumlah bansos itu menjadi faktor penerima bantuan pemberdayaan sudah bisa dikatakan keluarga yang mandiri.

12 Juta penerima bansos dievaluasi

Ia menambahkan, setelah terbit Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik memeriksa lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat.

Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonomi penerima bansos.

"Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya," kata Gus Ipul.

Dari pemeriksaan itu, ditemukan banyak penerima bansos yang sudah tidak memenuhi kriteria sehingga Kemensos bekerja sama dengan PPATK atau BKN.

"Kami kerja sama dengan PPATK, apakah ada penerima manfaat yang main judi online. Kami juga teruskan dengan BKN data-datanya, apakah ada ASN yang masih terima. Jadi ini kita koreksi satu per satu," tuturnya.

"Alhamdulillah jutaan ya sudah dialihkan karena memang faktanya ada hal-hal yang belum sesuai di lapangan, jujur saja," sambung Gus Ipul.

Berangkat dari temuan itu, Kemensos menargetkan pada 2026 ada 300.000 KPM yang akan "lulus" atau graduasi dari program bansos.