Garut Implementasikan Sistem Digital untuk Cegah Pungli di Wisata

Kutipan News - Garut, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah menyiapkan sistem digital dalam penerapan retribusi untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli) di destinasi wisata, sehingga memberikan kenyamanan pengunjung dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kita diminta lebih intens dalam menggunakan digitalisasi, pembayaran nanti seperti itu (digital)," kata Bupati Garut Abdusy Syakur Amin di Garut, Jabar, Selasa.

Ia menuturkan pemerintah daerah selama ini terus membenahi tata kelola sektor pariwisata agar lebih nyaman bagi wisatawan termasuk masalah retribusi masuk maupun parkir kendaraan.

Sistem digitalisasi itu, kata dia, diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan di lapangan seperti adanya praktik pungutan liar maupun kebocoran pendapatan dari sektor pariwisata.

"Ini juga sebagai upaya kita untuk mengurangi kebocoran," katanya.

Ia menyampaikan sistem digitalisasi di daerah itu juga sudah dibahas bersama dengan pemerintah pusat, dan diinstruksikan langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk lebih menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Ini upaya kita untuk men- generate PAD dari yang didapat selama ini," katanya.

Ia menambahkan penerapan sistem digital itu akan dilakukan secara bertahap sampai akhirnya bisa diterapkan di semua destinasi wisata yang tidak hanya dalam pengelolaan retribusi tiket masuk wisata, tapi juga pengelolaan parkirnya.

"Itu termasuk salah satu yang kita garap, termasuk parkir," katanya.

Pernyataan Bupati tentang penerapan sistem digital itu sebagai respons upaya pemerintah dalam menanggapi keluhan wisatawan terkait masalah pungutan di tempat wisata.

Sebelumnya, wisatawan asal Jakarta saat berwisata ke Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, melalui media sosial TikTok-nya mengeluhkan pungutan di dalam kawasan wisata.

Wisatawan tersebut selain membayar tiket masuk di gerbang utama sebesar Rp15 ribu, di dalamnya juga harus membayar tempat duduk bertikar dan fasilitas toilet.