Gubernur Kalteng Resmikan Penyaluran Bansos KHBS untuk 300 Ribu KK

tirto.id - Bantuan sosial (bansos) Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) pada Jumat (20/02/2026). Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, secara langsung meresmikan awal penyaluran bansos terintegrasi untuk 300 ribu Kepala Keluarga (KK) tersebut.

Berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, acara ini dihadiri sejumlah pejabat daerah setempat. Di antaranya Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, Forkopimda Kalteng, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung, Ketua TP-PKK Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran, dan unsur TNI/Polri. Selain itu, hadir para kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat dan agama, hingga sejumlah perwakilan organisasi masyarakat dan kepemudaan di Kalteng.

Pemprov Kalteng menggelontorkan dana senilai total Rp400 miliar untuk program KHBS yang mencakup bantuan lintas sektor. Bansos KHBS ini meliputi bantuan pangan beserta bantuan uang tunai yang terintegrasi dengan dukungan pendidikan dan kesehatan.

Adapun 300 ribu KK penerima manfaat bansos KHBS ditetapkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi langsung di lapangan.

Gubernur Agustiar Sabran menyatakan penyaluran bansos KHBS menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng meningkatkan perlindungan sosial dan menjaga daya beli warga, terutama saat momentum Ramadan serta menjelang hari besar keagamaan.

Peluncuran bansos ini juga menegaskan komitmen Pemprov Kalteng dalam menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga di pedalaman maupun perkotaan melalui Program KHBS yang terstruktur dan berkelanjutan.

"Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sesuai regulasi dan persetujuan DPRD. Tidak boleh salah sasaran," kata Agustiar.

Penyaluran bansos KHBS direncanakan berlangsung bertahap. Distribusi bantuan tersebut dimulai dari kawasan pedalaman dan kemudian berlanjut ke wilayah perkotaan.

Masing-masing warga penerima bantuan memperoleh Kartu Huma Betang Sejahtera yang terintegrasi untuk memudahkan pendataan, pengawasan, dan menjamin transparansi.

Guna mengawasi penyaluran bantuan agar benar-benar diterima oleh warga yang berhak, Pemprov Kalteng pun menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Sementara itu, khusus bantuan pangan, penyalurannya dilakukan dengan skema berkala selama satu tahun. Minimal akan ada empat kali penyaluran bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Guna mempercepat distribusi bansos tersebut, Gubernur Agustiar mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk berkolaborasi dengan Pemprov Kalteng. Dia berharap kerja sama itu akan membuat penyaluran bansos berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.