Gus Ipul: 45% Bansos di Indonesia Tidak Tepat Sasaran

Kutipan News - JOMBANG, KOMPAS.com – Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan pernyataan mengejutkan terkait efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) di Tanah Air.

Merujuk data resmi Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tahun 2025, sebanyak 45 persen Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dinilai tidak tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di hadapan ratusan pendamping desa, pendamping PKH, pekerja sosial, dan kepala desa di Pendopo Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).

Acara ini turut dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin Yazid, serta Sekdakab Jombang Agus Purnomo.

Instruksi Presiden: Evaluasi Total

Gus Ipul menegaskan, angka 45 persen tersebut merupakan peringatan keras bagi tata kelola data kemiskinan.

Pasalnya, bantuan justru diterima oleh masyarakat yang secara kriteria tidak berhak.

"Sebanyak 45 persen itu diterima oleh orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Ini bukan kesalahan pendamping, karena pendamping menerima data jadi," ujar Gus Ipul.

"Namun faktanya, terjadi salah sasaran. Tidak hanya PKH, tetapi juga gas 3 kg, PIP, hingga subsidi BBM," lanjutnya.

Kondisi inilah yang memicu Presiden untuk menginstruksikan penghentian sementara demi perbaikan data secara total.

"Presiden menyampaikan, 'Stop, datanya harus diperbaiki dulu'," tegasnya.

Kolaborasi Daerah dan Digitalisasi

Gus Ipul menjelaskan, untuk membenahi carut-marut tersebut, Kemensos menyiapkan langkah strategis melalui kolaborasi lintas sektor.

Proses pemutakhiran data kini dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, hingga Dinas Sosial di bawah koordinasi Bupati, untuk kemudian diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Gus Ipul merinci langkah-langkah baru guna memvalidasi data penerima bansos secara akurat.

Salah satunya melalui ground check masif, di mana petugas mendatangi langsung 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk berdialog.