Gus Ipul Soroti 45% Bansos PKH Tidak Tepat Sasaran, Minta Pemda Bertindak

Kutipan News - NGANJUK, KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sebanyak 45 persen bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul di hadapan para pendamping PKH se-Kabupaten Nganjuk di Pendopo KRT Sosrokoesoemo Pemkab Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).

"Ini data dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN), merangkum dari banyak data, kesimpulannya 45 persen bansos keluarga harapan tidak tepat sasaran. Kita mari jujur aja dulu," ujar Gus Ipul.

Menurut mantan Wali Kota Pasuruan itu, persoalan salah sasaran tidak hanya terjadi pada PKH. Program bantuan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP), subsidi elpiji 3 kilogram hingga subsidi listrik juga dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

Selama ini, Gus Ipul menyebut, berbagai bantuan tersebut justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu.

Sementara itu, ada kelompok yang disebutnya sebagai "the invisible people" atau masyarakat yang berhak menerima bantuan, tetapi belum terdata.

Kondisi tersebut, menurut Mensos, menjadi alasan utama pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap basis data penerima manfaat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sebab, sebelum ini masing-masing tingkatan pemerintahan dari pusat hingga daerah memiliki data masing-masing.

"Dulu Kemensos (Kementerian Sosial) punya data sendiri, pemprov data sendiri, pemkab sendiri. Sekarang ini ada DTSEN yang setiap saat berubah dan dinamis,” katanya.

“Karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang naik kelas. Data pagi dan sore bisa berubah. Jadi saya ajak bapak Bupati Nganjuk, para lurah dan kades untuk bergerak bersama-sama melakukan pemutakhiran data," ujar Gus Ipul lagi.

Gus Ipul menegaskan, pemutakhiran data bukan semata menjadi tanggung jawab Kemensos.

Dia mengatakan bahwa peran pemerintah daerah hingga aparatur desa sangat menentukan, termasuk partisipasi masyarakat melalui fitur usul-sanggah pada aplikasi DTSEN.

"Jadi nasib saya tergantung bupati atau wali kota. Nasib bupati atau wali kota tergantung lurah atau kades, dan nasib lurah atau kades tergantung operator yang menginput," kata Gus Ipul.

Sosialisasikan Sekolah Rakyat

Selain memperkuat tata kelola data kemiskinan, kunjungan Gus Ipun di Kabupaten Nganjuk juga diisi dengan sosialisasi program Sekolah Rakyat (SR).

Program yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) itu memiliki nilai anggaran Rp 911 miliar, dan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya.

Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027, tanpa membebani APBD Kabupaten Nganjuk.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembenahan data dan pembangunan pendidikan.

“Mental tangguh, mental juara, mental sukses, itu menjadi pijakan kita. Pendidikan yang bagus membangun sebuah karakter atau mental," kata Kang Marhaen, sapaan karib Marhaen Djumadi.

Kang Marhaen menambahkan, penguatan nilai religius juga terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan Pondok Ramadhan di seluruh sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik.

Melalui sinergi pusat dan daerah, pemerintah berharap pembenahan data kemiskinan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga penyaluran bantuan sosial ke depan tidak lagi mengalami persoalan salah sasaran.