Pekan Nasional Pelayanan Publik 2025 Resmi Dibuka di UIN Ar-Raniry

Pembukaan Pekan Nasional Pelayanan Publik

BANDA ACEH – Pekan Nasional Pelayanan Publik 2025 resmi dibuka di Gedung Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, pada hari Senin, 20 Oktober 2025. Acara ini diadakan untuk memberikan akses layanan administrasi kepada masyarakat dan berlangsung selama tiga hari, dari Senin hingga Rabu.

Beragam Layanan untuk Masyarakat

Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi pelayanan publik yang siap membantu masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, termasuk pembuatan paspor, perpanjangan SIM, dan layanan administrasi lainnya.

Rangkaian Acara Pembukaan

Acara pembukaan diawali dengan penampilan tarian Ranup Lampuan oleh Sanggar Bungong Ban Keumang UIN Ar-Raniry. Selanjutnya, Muhammad Zayyan Nadhief, mahasiswa dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, membacakan ayat suci Al-Qur’an dan diikuti oleh seluruh hadirin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne Aceh dengan penuh khidmat.

Pernyataan Ketua HIMASTRA

Dalam sambutannya, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMASTRA), Rizqa Fadhullah, menjelaskan tujuan dari kegiatan ini. Ia menyatakan bahwa Pekan Pelayanan Nasional Publik ini dirancang untuk menampilkan dan mempraktikkan pelayanan administrasi sesuai dengan yang dipelajari di Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Ia juga mengutip, "Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan," dari Sultan Syahir.

Apresiasi dari Pihak Universitas

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) UIN Ar-Raniry, Dr Muji Mulia, memberikan sambutan dan apresiasi terhadap terselenggaranya acara ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga-lembaga pelayanan publik, seperti Ombudsman RI dan kantor pajak, sebagai penerapan nyata dalam menjalankan administrasi.

Pentingnya Dampak Positif

Wakil Rektor I UIN Ar-Raniry, Prof Dr Muhammad Yasir Yusuf, mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelayanan publik dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. "Lebih baik kehadiran kita dalam pengelolaan administrasi membuat orang senang atau bahagia, jangan sampai justru menyusahkan orang lain," ujarnya.

Pernyataan dari Pemerintah Aceh

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, yang mewakili pemerintah daerah, menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di Aceh. Ia menegaskan perlunya mengoptimalkan pelayanan administrasi agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai kebutuhan mereka.

Pandangan dari Ombudsman RI

Anggota Ombudsman RI, Dr Ir Jemsly Hutabarat, juga memberikan pandangannya mengenai hak masyarakat atas pelayanan publik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap layanan yang diberikan.