Pemerintah Luncurkan Rencana Induk Digital 2025-2045 untuk Layanan Publik Inklusif

Kutipan News - Pemerintah sedang berupaya melakukan transformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terintegrasi, kebijakan berbasis data, serta layanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Percepatan target ini diupayakan melalui Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 dan penyiapan kebijakan berupa Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.

Menurut Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, Pemerintah Digital berbasis Akal Imitasi (AI) adalah kunci untuk mewujudkan perencanaan yang telah dibuat.

Luhut menyampaikan bahwa integrasi data akan membuat perencanaan menjadi lebih tajam, eksekusi lebih baik, dan pada akhirnya memberikan efisiensi bagi negara. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat acara Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045, di Kantor Kementerian PPN RI/Bappenas, Jakarta, Kamis (26/2).

Pengembangan Pemerintah Digital berbasis AI diharapkan menjadi pengungkit utama agar Indonesia terhindar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Jebakan pendapatan menengah adalah kondisi ketika suatu negara berhasil meningkatkan status ekonominya dari berpendapatan rendah menjadi menengah, namun kemudian mengalami stagnasi dan gagal menjadi negara maju.

Luhut menambahkan, digitalisasi berbasis AI memiliki potensi pertumbuhan eksponensial. Jika diimplementasikan dengan tepat, pertumbuhan ekonomi sebesar 8-9% dapat tercapai pada tahun 2029.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (MenPAN-RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Peluncuran Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025-2045 adalah tonggak penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berdampak.

Rini menjelaskan, melalui Pemerintah Digital, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Ini bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman layanan publik.

Transformasi digital pemerintah bukan hanya tentang penggunaan teknologi dalam birokrasi. Ini adalah perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, perumusan kebijakan, pemberian layanan, dan interaksi negara dengan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi target utama kinerja pemerintah (Human-Centered Design in Government).

Rini menekankan pentingnya sinergi dalam transformasi digital pemerintah, menyebutnya sebagai kerja kolektif yang membutuhkan orkestrasi nasional.

Rini menambahkan, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu arah, memastikan kebijakan dan layanan hadir secara konsisten hingga ke masyarakat."