Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Ramadan 2026 Capai 85 Persen, Beras dan Minyak Segera Disalurkan
Kutipan News - TULUNGAGUNG - Bansos PKH BPNT Ramadan 2026 cair besar-besaran. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Perum Bulog memastikan penyaluran bantuan sosial triwulan pertama Januari–Maret 2026 telah mencapai lebih dari 85 persen.
Kabar bansos PKH BPNT Ramadan 2026 ini menjadi angin segar bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjalani ibadah puasa di tengah kenaikan kebutuhan pokok. Pemerintah menegaskan pencairan dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan Ramadan berlangsung lebih tenang dan khusyuk.
Data resmi Kemensos per 23 Februari 2026 menunjukkan bansos PKH BPNT Ramadan 2026 telah tersalurkan dengan nilai lebih dari Rp15 triliun. Penyaluran dilakukan melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BSI langsung ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) penerima.
Berdasarkan infografis resmi Kemensos bertajuk “Ramadan Tanpa Khawatir”, realisasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sudah mencapai 8,9 juta keluarga dari target 10 juta keluarga atau sekitar 89,4 persen. Nilai bantuan yang telah cair mencapai lebih dari Rp6 triliun.
Sementara itu, bantuan sembako atau BPNT dari target 18,25 juta keluarga telah tersalurkan kepada 16,7 juta keluarga atau sekitar 91,58 persen, dengan nilai lebih dari Rp10 triliun.
Artinya, mayoritas KPM sudah menerima saldo bansos di rekening KKS masing-masing. Pemerintah mengimbau agar dana bantuan digunakan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan.
Namun, masih ada sebagian kecil penerima yang belum menerima pencairan. Kemensos memastikan hal itu bukan karena bantuan dihentikan, melainkan karena proses administrasi tambahan.
3 Juta Penerima Baru Masih Proses Administrasi
Kemensos mengungkapkan adanya 3 juta penerima baru hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rinciannya, 1 juta penerima baru PKH dan 2 juta penerima baru bantuan sembako.
Sebagian dari penerima baru ini belum memiliki rekening bank maupun KKS, sehingga harus melalui proses pembukaan rekening kolektif (burkol). Selain itu, distribusi kartu dan penyaluran melalui PT Pos Indonesia juga masih berlangsung.
Estimasi waktu penyelesaian proses ini berkisar antara satu hingga dua bulan. Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran triwulan pertama rampung sebelum akhir Maret 2026.
Dengan demikian, sisa sekitar 10 persen PKH dan 8 persen BPNT diperkirakan cair secara bertahap dalam waktu dekat, terutama bagi penerima baru.
Bantuan Pangan Ramadan: Beras dan Minyak Goreng
Selain bansos reguler, pemerintah juga menggulirkan bantuan pangan Ramadan 2026. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada sekitar 33,2 juta KPM.
Bantuan tersebut berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Ada kemungkinan bantuan disalurkan sekaligus dua bulan, sehingga setiap KPM menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Risal Ramdani memastikan stok beras aman hingga Lebaran, dengan cadangan mencapai 3,2 juta ton. Sementara minyak goreng disiapkan sekitar 30 ribu kiloliter per bulan.
Total beras yang akan disalurkan secara nasional mencapai sekitar 664.800 ton dan minyak goreng sekitar 132.900 kiloliter. Penyaluran dilakukan langsung oleh Bulog tanpa perantara distributor guna menjaga efisiensi dan pengawasan.
Distribusi mulai berjalan pada pekan keempat Februari 2026 dan akan berlangsung hingga awal Maret, dengan prioritas daerah rawan stok dan wilayah kepulauan.
Masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos dari Kemensos atau mengakses laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Cukup masukkan NIK, nama, dan wilayah sesuai KTP.
Pemerintah berharap bansos PKH BPNT Ramadan 2026 serta bantuan pangan tambahan ini benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok. Dengan pencairan yang sudah menembus 85 persen dan distribusi pangan yang mulai masif, Ramadan tahun ini diharapkan lebih berkah dan masyarakat dapat beribadah tanpa kekhawatiran ekonomi.




