Prabowo Alihkan Rp306 Triliun untuk Program Pro-Rakyat dan Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keberhasilan pemerintahannya mengalihkan Rp306 triliun (US$17,9 miliar) dari pos-pos anggaran negara yang dinilai rawan korupsi menuju program-program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat selama tahun pertamanya menjabat.

Langkah tersebut, menurut Prabowo, menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola anggaran dan mempercepat upaya pemberantasan korupsi di tubuh birokrasi.

“Kami telah berhasil mengalihkan Rp306 triliun dari anggaran negara yang rawan korupsi ke program-program yang berpihak pada rakyat,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Reformasi dan efisiensi anggaran ini diarahkan untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan benar-benar sampai kepada masyarakat, bukan terserap oleh birokrasi yang tidak produktif.

Dana hasil efisiensi tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, bantuan tunai langsung, serta pembangunan infrastruktur desa dan pertanian.

Prabowo juga menegaskan komitmennya memperkuat penegakan hukum, seraya memperingatkan bahwa tidak akan ada kasus korupsi yang kebal dari proses hukum.

“Kami bertekad untuk memberantas semua kasus korupsi. Tidak ada lagi yang tidak tersentuh. Saya berterima kasih kepada para penegak hukum yang dengan teguh menjalankan tugas mulia ini,” katanya.

Ia mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum yang disebutnya berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun (US$58 miliar) potensi kerugian negara dari praktik korupsi, penyelundupan sumber daya alam, dan penyimpangan anggaran.

Menurut Prabowo, pemberantasan korupsi harus dibarengi dengan reformasi sistem keuangan negara untuk menutup potensi kebocoran dan memperkuat transparansi. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan aparat hukum sebagai bagian dari strategi membangun pemerintahan yang bersih.

“Kami menaikkan gaji hakim dengan pangkat terendah hingga 280 persen. Ini penting untuk mencegah suap. Hakim kita tidak boleh bisa dibeli oleh siapa pun,” ujar Prabowo. (DH)