Transformasi Digital di Kepulauan Riau: Membangun Kepercayaan Melalui Pelayanan Publik

Dalam era yang semakin berkembang menuju digitalisasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Hendri Kurniadi, menekankan bahwa digitalisasi lebih dari sekadar penerapan teknologi canggih. Menurutnya, digitalisasi merupakan soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di tengah maraknya informasi yang sering kali tidak akurat.

Hal ini disampaikan Hendri saat menjadi narasumber dalam Kuliah Kerja Profesi (KKP) Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespim) Lemdiklat Polri Angkatan ke-2 Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Batam, pada Rabu (12/11/2025).

Digitalisasi sebagai Strategi Kepercayaan

Dalam paparannya yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Digital: Kunci Kepercayaan Publik di Era Post-Truth”, Hendri menjelaskan bahwa transformasi digital bukan hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan transparansi dan partisipasi publik. Hal ini menjadi semakin penting bagi provinsi yang memiliki tantangan geografis seperti Kepulauan Riau.

“Digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar penerapan teknologi, tetapi sebuah strategi membangun kepercayaan masyarakat. Masyarakat akan percaya jika pemerintah terbuka, responsif, dan cepat dalam memberikan informasi yang akurat,” ujarnya.

Menghadapi Disinformasi dengan Kredibilitas

Kepala Dinas ini juga menyoroti pentingnya kredibilitas sistem dalam menghadapi era post-truth, di mana opini sering kali lebih berpengaruh daripada data. Menurutnya, pemerintah tidak bisa melawan disinformasi hanya dengan klarifikasi, melainkan dengan membangun sistem yang transparan dan terpercaya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, di bawah kepemimpinan Gubernur Ansar Ahmad, terus berupaya memperkuat sistem pelayanan digital. Salah satu langkah yang diambil adalah penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta platform SP4N-Lapor!, yang berfungsi sebagai kanal aspirasi publik dan memungkinkan masyarakat untuk melihat langsung tindak lanjut dari aduan mereka.

Kepemimpinan Digital yang Adaptif

Dalam kesempatan tersebut, Hendri juga menekankan pentingnya kepemimpinan digital yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga mampu menavigasi kebenaran di tengah arus informasi yang sering bias. Pemimpin digital diharapkan dapat beradaptasi, berbasis data, dan kolaboratif lintas sektor, serta tetap memanusiakan proses kerja.

“Teknologi tanpa empati hanya akan melahirkan sistem dingin tanpa kepercayaan,” tegasnya.

Kesempatan untuk Membangun Pemerintahan Terpercaya

Di akhir sesi, Hendri mengajak para peserta Sespim untuk memandang digitalisasi sebagai peluang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan dipercaya oleh masyarakat. “Digitalisasi itu bukan musuh, tetapi alat untuk memperkuat kepercayaan,” imbuhnya.

Kegiatan bertema “Kepemimpinan Digital dihadapkan pada Post Modern dan Post Truth” ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat, termasuk unsur Forkopimda, DPRD Kepri, dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Dengan demikian, diharapkan masyarakat tidak hanya menunggu inovasi aplikasi baru dari pemerintah, tetapi juga melihat bukti nyata bahwa digitalisasi mampu mendekatkan mereka pada pelayanan yang cepat, transparan, dan manusiawi.