Transformasi Digital sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Kutipan News - Transformasi digital dipandang sebagai mesin pertumbuhan baru yang strategis bagi perekonomian. Perdana Menteri baru saja mengeluarkan Arahan Nomor 29/CT-TTg yang menekankan percepatan pelaksanaan tugas ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital pada tahun 2026.

Awal Kejadian

Arahan tersebut menginstruksikan kementerian, sektor, dan daerah untuk menjadikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prioritas utama. Selain itu, terdapat penekanan pada pentingnya percepatan penyaluran modal investasi untuk menciptakan terobosan pertumbuhan di tahun ini.

Perkembangan

Menurut Dr. Ho Duc Thang, Direktur Institut Nasional Teknologi Digital dan Transformasi Digital, meskipun Vietnam memiliki peluang besar dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI), penggunaan AI yang tinggi tidak otomatis menjamin produktivitas. Teknologi akan efektif jika disertai dengan data yang andal, proses yang tepat, serta personel yang terampil. Ia menekankan bahwa tantangan saat ini adalah mengubah teknologi menjadi nilai tambah.

Dr. Le Dang Doanh, mantan Direktur Institut Pusat Penelitian Manajemen Ekonomi, menyatakan bahwa transformasi digital dapat menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan terbesar terletak pada kerangka kelembagaan dan kapasitas transformasi bisnis. Ia menegaskan pentingnya mendukung bisnis dalam transformasi digital dan pengembangan e-commerce sebagai pendorong pertumbuhan.

Profesor Dr. Le Van Loi, Wakil Presiden Akademi Ilmu Sosial Vietnam, menegaskan bahwa pertumbuhan dua digit hanya dapat dicapai dengan pergeseran pola pikir manajerial ke arah pembangunan. Kebijakan mikro harus fokus pada pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Setiap kebijakan perlu menjawab hambatan apa yang harus dihilangkan dan sumber daya yang perlu dibebaskan.

Kondisi Terakhir

Para ahli berpendapat bahwa transformasi digital saat ini harus melibatkan restrukturisasi cara perekonomian beroperasi. Dr. Ho Duc Thang mencatat tiga paradoks yang menghambat transformasi teknologi menjadi produktivitas. Sementara itu, pemberlakuan Undang-Undang Kecerdasan Buatan dan regulasi terkait membentuk kerangka hukum yang penting, memfasilitasi akses bisnis terhadap infrastruktur dan data. Arahan Perdana Menteri juga menekankan penyaluran sumber daya untuk proyek yang memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional.