Usulan Anggaran Rp 10 Miliar untuk Destinasi Wisata di Balikpapan Barat

BERITAKALTIM.CO- Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menghadiri Forum Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Aula Balai Kota Balikpapan, Rabu (19/2/2026).

Dalam forum tersebut, Taufik menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait prioritas pembangunan, khususnya di wilayah Balikpapan Barat. Ia menyoroti perlunya pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus pada kawasan tertentu seperti MT Haryono, tetapi juga menyentuh wilayah lain yang dinilai memiliki potensi besar.

Taufik secara khusus mengusulkan alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar untuk menyelesaikan pembangunan akses di kawasan Balikpapan Barat, tepatnya di belakang SMA Negeri 8 hingga tembus ke kawasan Bedali. Menurutnya, anggaran tersebut relatif kecil dibandingkan proyek-proyek bernilai ratusan miliar rupiah yang selama ini digelontorkan.

“Cukup Rp10 miliar dari belakang SMA 8 sampai masuk ke Bedali bisa dijadikan destinasi wisata. Di sana ada kawasan mangrove yang potensial. Kalau ini dikembangkan, PAD bisa masuk juga. Sayang sekali usulan ini sudah bertahun-tahun diajukan tapi belum ada terobosan,” ujar Legislatif PKB.

Ia menilai kawasan mangrove di Balikpapan Barat memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan, yang tidak hanya mendongkrak Pendapatan Asli Faerah (PAD), tetapi juga menjaga kelestarian alam.

Selain menyoroti pembangunan fisik, Taufik juga menegaskan komitmen Komisi II DPRD Balikpapan dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi sektor pajak. Komisi II disebut aktif berkolaborasi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, untuk melakukan tinjauan lapangan terhadap pelaku usaha.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas paparan Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni yang menyebutkan adanya defisit anggaran mencapai Rp1,8 triliun.

Menurut Anggota DPRD Dapil Balikpapan Barat, kebocoran pajak masih menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, Komisi II menggencarkan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) terkait kewajiban pajak kepada para pelaku usaha.

“Beberapa minggu terakhir, kami sangat intens bekerja untuk sosialisasi perda. Alhamdulillah, banyak yang akhirnya langsung membayar pajaknya. Ini bagian dari upaya taat pajak untuk meningkatkan PAD,” katanya.

Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara tegas, termasuk dengan pendampingan aparat jika diperlukan, guna memastikan kepatuhan wajib pajak.

Taufik juga mengusulkan agar pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sejumlah perda di Organisasi p

Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, tidak hanya pajak hiburan dan makanan-minuman yang perlu dioptimalkan, tetapi juga perda lain seperti parkir yang dinilai belum maksimal diterapkan.

“Kalau kantong-kantong kecil ini bisa kita maksimalkan, insyaallah kita tidak akan defisit jika bicara PAD,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi II, ingin menjalankan amanah masyarakat dengan membantu pemerintah kota meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun demikian, ia menyadari bahwa kewenangan teknis tetap berada di bawah naungan Wali Kota dan jajaran eksekutif.

“Kami hanya memberikan masukan dan saran. Mudah-mudahan dapat diterima demi kebaikan dan kemajuan Kota Balikpapan,” tutupnya.

Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 ini menjadi momentum penting bagi pemangku kepentingan di Kota Balikpapan, untuk menyelaraskan program prioritas pembangunan, sekaligus mencari solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

NIKEN | WONG

DPRD Dapil Balikpapan Barat

412

Redaksi 33996 posts 3 comments

Kejati Kaltim Tahan Dua Mantan Kadistamben Kukar, Kasus Izin Tambang Rugikan Negara Rp500 Miliar

Wagub Seno Aji Tinjau Pengalihan Jalan Tambang PT Berau Coal