Kekuatan Militer Indonesia Terancam oleh Ketergantungan pada Inisiatif Asing

Kutipan News - Tiap tahun kita selalu disuguhi data yang sama soal betapa gaharnya kekuatan militer Indonesia. Belum lama ini rilis Global Firepower (GFP) 2026 menempatkan kita di peringkat 13 dunia. Kalau bicara level ASEAN, kita ini rajanya. Macan Asia Tenggara yang katanya bikin gentar kawasan. Triliunan uang pajak rakyat mengalir deras untuk belanja alutsista mutakhir. Beli jet tempur canggih, borong kapal selam, hingga pamer kekuatan militer sana sini.

Tapi anehnya data itu mendadak berubah jadi satir waktu elit negeri ini memutuskan untuk menyeret Indonesia masuk ke Board of Peace (BoP). Dalih resminya sangat murahan, yakni supaya negara ini aman dari eskalasi konflik global dan tidak terseret perseteruan pihak luar.

Di tengah karut-marut ini, anehnya masih ada saja narasi di masyarakat yang mencoba memaklumi langkah tersebut. Muncul celotehan naif seperti, " Wah kayaknya ini strategi Pak Presiden agar Indonesia tidak dijadikan sasaran konflik seperti Iran." Waduh, ini adalah pemikiran yang teramat dangkal dan buta sejarah. Secara historis, Indonesia itu tidak pernah punya rekam jejak berurusan atau berkonflik frontal dengan Amerika Serikat urusan kedaulatan. Posisinya jelas sangat berbeda dengan Iran yang memang secara ideologi dan geopolitik selalu berlawanan arah. Alih alih diincar untuk dihancurkan, rekam jejak kita justru menunjukkan bahwa Indonesia sering kali malah kegirangan saat disuruh Amerika menyerahkan konsesi tambang, mengeruk kekayaan emas, bahkan membiarkan tangan mereka nimbrung di setiap perhelatan pilpres. Jadi, mencocoklogikan kondisi kita dengan ancaman ala Iran itu hanyalah halusinasi politik untuk menjustifikasi ketundukan.

Mencoba menutupi ketundukan itu dengan tameng keamanan justru membongkar kelemahan kita sendiri. Mari kita sambungkan lagi dengan klaim militer terkuat se-ASEAN dan peringkat top 13 dunia tadi. Memang terlihat gahar, tapi kenyataannya? Belanja alutsista saja dikit-dikit dan terkesan eceran. Mau pamer pertahanan canggih, tapi rudal balistik saja cuma punya satu, itu pun hasil beli dari Turki. Sungguh ironis sekali memang. Kalau melihat celah antara klaim mentereng peringkat 13 dunia dengan realita di lapangan yang serba nanggung ini, rasanya celetukan nilai 11/100 untuk pertahanan kita itu memang sangat layak disematkan. Kalau postur militer kita memang sekuat dan semengerikan itu, kenapa justru kita yang terlihat paling panik dan butuh tempat bernaung di bawah inisiatif asing?

Coba tengok kiri kanan kita. Negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, atau Singapura yang peringkat militernya jelas jauh di bawah kita malah santai saja dan menolak ikut campur urusan BoP. Apakah dengan berdiri di luar gelanggang keamanan nasional mereka lantas terancam hancur besok pagi? Nyatanya tidak sama sekali. Mereka justru memamerkan kemandirian diplomasi yang luar biasa elegan. Mereka membuktikan bahwa rasa aman itu tidak didapat dengan cara menjadi pengikut blok tertentu, melainkan lewat sikap non-blok yang punya harga diri.

Realita ini memunculkan satu pertanyaan kepada para pembuat kebijakan kita. Sebenarnya level keamanan Indonesia ini sudah sampai di titik mana? Buat apa kita menyandang gelar militer terkuat se-ASEAN kalau mental birokrat dan diplomatnya masih merasa tak aman jika tidak ikut bernaung dalam forum global yang sarat kepentingan. Kalau negara tetangga yang militernya jauh lebih lemah saja bisa tidur nyenyak dan tegak kepalanya tanpa harus gabung BoP, berarti otot militer kita yang kawat itu cuma pajangan. Peringkat 13 dunia itu rasanya cuma sekadar angka untuk pamer saja, bukan alat tawar yang nyata untuk menegakkan kedaulatan.

Kritik ini rasanya makin bikin kita menggelengkan kepala kalau melihat harga yang harus dibayar mahal dari manuver konyol ini. Duduk di meja BoP berarti suka tidak suka kita melegitimasi dan berbagi panggung dengan entitas yang tangannya masih kotor oleh darah rakyat Palestina. Lalu di mana letak amanat UUD 1945 yang berteriak lantang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan? Bagaimana bisa sebuah bangsa yang selalu membawa narasi pembebasan Palestina kini malah tersenyum, bersalaman, dan berdiplomasi dengan sang pencaplok di forum yang sama. Ini bukan lagi soal pragmatisme geopolitik, tapi hipokrisi yang dipertontonkan secara telanjang di depan mata dunia.

Seolah pengkhianatan prinsip itu belum cukup memalukan, ironi di dalam negeri justru jauh lebih brutal. Para elit sibuk berkoar soal mengamankan negara dari konflik luar lewat BoP, tapi di saat bersamaan data pribadi jutaan rakyatnya sendiri bocor, diretas, dan diperjualbelikan dengan bebas. Tidak ada yang mau tanggung jawab penuh soal ini. Kedaulatan macam apa yang mau dilindungi dari ancaman luar kalau privasi dan keamanan digital warganya sendiri malah diobral layaknya barang rongsokan di pasar gelap.

Jadi, publik bisa menarik kesimpulan yang paling masuk akal dari semua ini. Mengorbankan prinsip luhur konstitusi negara, duduk manis satu meja dengan para pencaplok Palestina di BoP, sambil membiarkan data rakyatnya sendiri jadi bancakan peretas. Apakah ini yang disebut strategi cerdas demi keamanan nasional? Tentu saja bukan. Jika sang macan ASEAN saja merasa harus menggadaikan harga diri dan kedaulatannya hanya demi ilusi keamanan dari pihak asing, rasanya wajar jika rakyat bertanya keras. Negara ini sebenarnya sedang melindungi tumpah darahnya atau sekadar menutupi ketakutan elitnya sendiri?