Inggris Dukung Peran Perempuan dalam Proses Perdamaian

Kutipan News - RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Inggris menegaskan komitmennya mendukung peran perempuan dalam menciptakan perdamaian. Kaum perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perdamaian.

Hal tersebut disampaikan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Seema Malhotra di acara Public Discussion on Women, Peace and Security after 25 Years di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Dialog terbuka yang digelar secara hybrid itu bagian dari perayaan lima tahun Kemitraan Dialog Inggris dan ASEAN.

“Peran perempuan sangat penting. Mereka menciptakan perdamaian yang stabil dan fokus memajukan komunitas mereka,” ujar Malhotra.

Politikus perempuan ini menegaskan, tidak boleh ada kemunduran dalam hak-hak perempuan. Termasuk dalam hal pendidikan, suara politik maupun keterlibatan di ruang sipil.

Sebagai bukti komitmen, Inggris telah menunjukkan kepemimpinan selama 25 tahun terakhir dalam memastikan peran perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan.

Malhotra merujuk pada kepemimpinan Inggris dalam lahirnya Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2000 tentang agenda Women, Peace and Security (WPS). Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait keamanan dan penyelesaian konflik, terbukti menghasilkan perdamaian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Inggris juga mengapresiasi peran sentral ASEAN dalam arsitektur kawasan yang mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai sektor. “Inggris dan ASEAN mempromosikan integrasi ekonomi, serta menyempurnakan standar dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, kedua pihak memperkuat kerja sama dalam transisi energi bersih, pendidikan—khususnya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)—serta pendekatan kesehatan holistik guna meningkatkan respons terhadap krisis.

Inggris tercatat telah melatih lebih dari 4.000 pemangku kepentingan di seluruh ASEAN. Dengan lebih dari 400 di antaranya merupakan aktor negara. Inggris juga mengembangkan ASEAN WPS Knowledge Hub, platform pengetahuan tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan yang telah dimanfaatkan lebih dari 3.500 pengguna untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

“Kami telah membantu enam negara ASEAN mengadopsi dan memperbarui rencana aksi nasional. Termasuk Vietnam dan Malaysia, serta melanjutkan kerja sama dengan Indonesia pada fase kedua,” tambah Malhotra.

Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengatakan, agenda WPS menjadi salah satu program kunci dalam hubungan ASEAN–Inggris sejak terbentuknya Kemitraan Dialog.

“Dalam lima tahun terakhir, kita telah membangun fondasi kerja sama tidak hanya di bidang ekonomi, iklim, kesehatan dan pendidikan. Tapi juga dalam mem-promosikan kesetaraan gender serta meningkatkan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Politik-Keamanan Dato’ Astanah Abdul Aziz menambahkan, ASEAN berkomitmen menjadikan agenda WPS sebagai prioritas strategis di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks.

“Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tiga pilar komunitas ASEAN sangat penting untuk meningkatkan ketahanan, mendorong pembangunan inklusif, dan memperkuat sentralitas ASEAN,” pungkasnya.