Kunjungan ASEAN-UK GTF: Konservasi Mangrove Pulau Bengkalis Jadi Contoh Solusi Berbasis Alam

PROGRAM lingkungan Britania Raya untuk percepatan transisi di kawasan ASEAN menuju ekonomi bersih dan berketahanan iklim, ASEAN-UK Green Transition Fund (GTF), mengunjungi kawasan mangrove di Pulau Bengkalis, Riau. Selama lima hari, kunjungan itu dirangkai dengan kegiatan bertajuk Pilot Project Visit Field for ASEAN.

Kegiatan itu meliputi lokakarya pengumpulan data, asesmen gender, validasi tutupan lahan, pelatihan standar karbon global, perencanaan monitoring, dan pemodelan pendanaan berkelanjutan. Kegiatan ini memakai pendekatan Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI). Perempuan, penyandang disabilitas, maupun kelompok minoritas seperti Suku Akit dilibatkan sebagai narasumber.

“Tujuan kegiatan tersebut adalah pengumpulan informasi dari berbagai praktik solusi berbasis alam (nature-based solutions) terbaik di kawasan Asia Tenggara,” kata Communication and Reporting Officer, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yoseph Wihartono, pada Kamis, 19 Februari 2026.

Kunjungan juga disertai pelatihan bertajuk Capacity Traning Carbon Project pada pemerintah desa dan masyarakat setempat. Materinya mencakup standarisasi karbon, mekanisme pembagian manfaat, penilaian risiko, hingga kelayakan finansial.

Kunjungan tersebut difasilitasi Southeast Asia Climate and Nature-based Solutions (The SCeNe) Coalition, koalisi organisasi lingkungan yang menjadi pelaksana teknis dan mitra strategis ASEAN-UK GTF. Di dalamnya termasuk lembaga nonpemerintah The Nature Conservancy (TNC) dan Wahana Riset Indonesia (WRI).

Koalisi tersebut mendukung organisasi lokal untuk mempercepat dan meningkatkan solusi berbasis alam terpadu. Mulai dari konservasi, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pengembangan mekanisme pembiayaan.

Pulau Bengkalis, tepatnya Desa Teluk Pambang, dipilih jadi salah satu lokasi studi kasus dalam program tersebut sebab dinilai terbukti berhasil mengimplementasikan pendekatan solusi berbasis alam pada konservasi ekosistem mangrove. Melalui pendampingan YKAN, laju degradasi mangrove dapat ditekan hingga 96 persen dari semula 27 hektare per tahun (2016–2021) menjadi satu hektare per tahun (2022–2024).

Sekretaris Camat Bantan, Kabupaten Bengkalis, Rizki Subagia Efendi, mengungkap rasa bangganya karena konservasi mangrove di daerahnya mendapat perhatian nasional dan internasional. Menurutnya, keberhasilan yang diraih hasil kerja keras bersama, terutama LPHD (lembaga pengelola hutan desa) Teluk Pambang dan YKAN. "Pemerintah Kecamatan Bantan akan terus mendukung pengelolaan mangrove di Desa Teluk Pambang,” katanya.

Manajer Senior Ketahanan Pesisir YKAN, Mariski Nirwan, menegaskan menjaga mangrove adalah tentang keadilan sosial sekaligus pemulihan alam. “Setiap suara termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan harus didengar dan dilibatkan,” kata dia.

Nature-based Solutions (NbS) Financing Research Lead WRI, Mila Rizqiani, menyampaikan hal senada. Menurutnya, prinsip GEDSI perlu diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan. “Manfaat ekonomi dan perlindungan pesisir harus dirasakan semua warga, bukan hanya kelompok dominan.”