Sumber Foto: kutipan.co
Kutipan Publik
Mahkamah Agung Tingkatkan Kerja Sama dengan Media untuk Implementasi KUHP Baru
Kutipan News - Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) mengadakan media gathering di Jakarta, yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan media dalam penyampaian kebijakan lembaga peradilan secara transparan dan akuntabel, serta memperkenalkan Kepala Biro Hukum dan Humas yang baru, Dr. Andi Yulia Cakrawala.
Awal Kejadian
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 10 Juni 2026, dan dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, serta Juru Bicara MA, Heru Pramono. Suharto menjelaskan bahwa proses penunjukan Andi Yulia Cakrawala telah melalui seleksi terbuka yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi di MA.
Perkembangan
Dalam acara tersebut, Suharto mengungkapkan fokus MA saat ini adalah menyiapkan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Untuk itu, MA telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi KUHP yang bertugas menginventarisasi kebijakan dan regulasi internal yang perlu disesuaikan. Pokja ini telah menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 terkait pemahaman hakim tentang konsep pemaafan dalam KUHP yang baru. Suharto berharap media dapat membantu menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Juru Bicara MA, Heru Pramono, menekankan pentingnya memperkuat hubungan komunikasi antara MA dan media melalui agenda rapat koordinasi. Ia mengharapkan koordinasi yang lebih baik dapat mengatasi kendala komunikasi yang dihadapi jurnalis saat berinteraksi dengan lembaga peradilan.
Andi Yulia Cakrawala, dalam perkenalannya, menegaskan komitmen untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sambil menjaga independensi lembaga. Ia berencana mengembangkan teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap produk hukum dan kebijakan MA. Mantan Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Soebandi, juga memberikan apresiasi kepada media dan menekankan pentingnya menjaga citra lembaga peradilan.
Kondisi Terakhir
Pada sesi dialog, Ketua FORSIMEMA, Syamsul Bahri, mengusulkan agar pengadilan lebih proaktif dalam berkomunikasi dengan media. Suharto menyatakan bahwa masukan dari media akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat keterbukaan informasi publik, tanpa mengabaikan prinsip independensi peradilan. Kegiatan ini merupakan langkah MA untuk meningkatkan kerjasama dengan media dan transparansi dalam kebijakan yang dijalankan.
